Teraskampar.id - Komisioner KPU Kampar, Ahmad Dahlan, mengatakan bahwa sejumlah bakal calon legislatif (bacaleg) mengandalkan ijazah paket C sebagai modal untuk menjadi wakil rakyat pada pemilu 2024 mendatang.
Ahmad Dahlan mengungkapkan hal ini kepada awak media pada hari Rabu (5/7) sebagaimana dikutip dari Suaramuda.com
Dalam upayanya memastikan keabsahan ijazah paket C yang dimiliki oleh para bacaleg, KPU tengah melakukan proses verifikasi.
Salah satu langkah verifikasi yang dilakukan oleh KPU adalah melakukan pengecekan ke dinas pendidikan terkait keaslian ijazah paket C yang diperoleh oleh para bacaleg.
Dahlan menyebutkan bahwa pihak KPU juga sedang menginvestigasi lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengeluarkan ijazah tersebut.
"Ternyata beberapa calon legislatif mempergunakan ijazah paket C. Kami tengah melakukan klarifikasi kepada PKBM yang menerbitkannya, dan juga menghubungi dinas pendidikan." ungkapnya
Terkait dengan ijazah sekolah formal non-paket, KPU masih menemukan ijazah bacaleg yang belum dilegalisir.
Hingga saat ini, baru 84 dari total 705 bacaleg yang berhasil melengkapi persyaratan administrasi mereka dengan sempurna.
"Dari total 705 bacaleg, hanya 84 orang yang berhasil memenuhi persyaratan administrasi dengan kelengkapan 100%," ucap Dahlan.
Oleh karena itu, Ahmad Dahlan meminta para bacaleg tersebut untuk memperbaiki dokumen persyaratan mereka selama masa perbaikan yang berlangsung mulai tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023.
"Masa perbaikan akan berlangsung dari tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023," kata Ahmad Dahlan.
Selanjutnya, KPU akan mengumumkan Daftar Caleg Tetap (DCT) pada tanggal 19-23 Agustus 2023 mendatang.
Kemudian, masyarakat akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap DCT yang diumumkan pada periode 19-28 Agustus 2023.
Dalam penjelasannya, paket C setara dengan SMA adalah Program Pendidikan Kesetaraan (Paket) yang terdiri dari dua jurusan program, yaitu IPA dan IPS.
Program ini merupakan jalur pendidikan non-formal yang setara dengan SMA, dan disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Tujuan program ini adalah memberikan alternatif pendidikan bagi masyarakat atau siswa yang tidak memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan formal karena berbagai keterbatasan, seperti sosial, ekonomi, waktu, kesempatan, dan geografi. (Naz)
