TerasKampar.id - Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) KPU Kabupaten Kampar wilayah Kecamatan Tapung Hulu, Muhammad Amin mengatakan masyarakat dengan alasan tertentu dapat pindah memilih dalam Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu diungkapkan Amin saat Rapat Koordinasi bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) se- Kecamatan Tapung Hulu Terkait DPTb Pemilu Tahun 2024 Senin, (21/08/2023).
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Divisi Perencanaan Data Dan Informasi PPK Tapung Hulu Indah Sari Devi, ia memaparkan dalam Rakor Tersebut untuk masyarakat yang ingin pindah memilih harus memperhatikan beberapa syarat yaitu.
"Pertama menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, yang kedua yaitu tugas belajar/ menempuh pendidikan menengah atau tinggi, ketiga pindah domisili, keempat, tertimpa bencana alam dan kelima kemudian bekerja diluar domisilinya dengan syarat melengkapi dokumen pendukung ," ungkap Indah.
Selain itu, dalam rapat koordinasi PPK bersama PPS se- Kecamatan Tapung Hulu ini, Muhamad Amin mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk selalu menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pemilu, karena tambah Amin, ini merupakan tanggung jawab bersama sebagai penyelenggara dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Tapung Hulu.
"kami menghimbau kepada kita semua khususnya penyelenggara Adhoc Kecamatan Tapung Hulu agar tetap melaksanakan tupoksi sesuai dengan aturan Undang-undang tentang Pemilu," ungkap Amin
"Kemudian kita sebagai penyelenggara juga harus menghindari perilaku-perilaku negatif yang melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu, juga memperhatikan etika perilaku pribadi dalam rutinitas sehari-hari," tambahnya.
Diketahui, Kegiatan rapat tersebut dilaksanakan di aula Kantor Camat Tapung Hulu yang di hadiri oleh seluruh Anggota PPK Kecamatan Tapung Hulu dan anggota PPS se-Tapung Hulu.
Rakor dibuka langsung oleh Ketua PPK Tapung Hulu Muhammad Amin di dampingi Divisi Teknis Ahmad Yani, Divisi SDM Abdul Gafur, Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Indah Sari Devi, dan Ikhwanul Muslim selaku Divisi Hukum dan Pengawasan, serta sekretariat dan tenaga pendukung. (Rls)
