 |
| Edy Efrison anggota DPRD Kampar Fraksi PKS (Foto:ist) |
Hal itu disampaikan partai dakwah saat menyampaikan Pandangan Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKj) Bupati Kampar 2023 di Sidang Paripurna DPRD Kampar, Senin (29/4/2024).
BUMD yang disorot oleh PKS adalah PD Aneka Karya Stanum dan BPR Sarimadu.
Menurut pandangan PKS yang disampaikan oleh Edi Efrison, BUMD PD Aneka Karya Stanum ini masih belum mampu berkontribusi terhadap PAD Kampar. Demikian juga dengan BUMD Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu.
Seperti yang telah diketahui bersama, di akhir tahun 2023 lalu, PD Aneka Karya Stanum telah menerima kucuran uang 162 miliar jatah PI minyak dan gas. Uang yang "diendapkan" di Stanum yang sejak lama sudah sakit kronis dan tak layak disuntik dengan dana se-fantastis itu ramai dipertanyakan publik.
Publik juga mengingatkan jangan sampai ada maksud tidak baik di balik "parkirnya" dana PI sebesar 162 miliar di perusahaan yang sudah "bobrok" sejak lama seperti Stanum.
"Kita cuma mengingatkan, selain kita berharap dana PI itu sebaiknya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak seperti untuk bangun jalan dan jembatan, kita juga tidak ingin, bila sampai ada yang terjerat hukum, karena coba main-main dalam penggunaan dana PI ini. Kita ingatkan kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan uang yang sangat besar ini, untuk hati-hati, jangan sampai ada tumbal hukum di kemudian hari," ucap Ikhsan selaku Ketua Indonesia Corruption Investigation (ICI) Provinsi Riau beberapa waktu lalu.
Ia turut mempertanyakan, bisnis seperti apa yang akan dijalankan oleh pihak PD Kampar Aneka Karya dengan uang yang tidak sedikit itu. Apakah KAK mampu mengelola serta memutarkan uang sebesar itu dalam core bisnis yang bonafit. "Jangan pula nanti, diputar dalam usaha yang tidak menguntungkan, bisnis yang tidak bonafit, akhirnya nanti tak ada hasilnya, yang ada malah rugi dan rugi. Apalagi Stanum ini perusahaan sakit. Sakit sejak lama," terangnya.
Ia juga berharap, dana PI yang sangat besar tersebut juga sebaiknya dapat digunakan untuk beasiswa bagi putra-putri Kabupaten Kampar yang berprestasi, baik di jenjang S1, S2 maupun di jenjang S3. "Jangan sampai uang itu sia-sia "dihambur-hamburkan" jadi abu untuk hal-hal yang tidak terlalu penting," imbuhnya.
Dia juga heran, mengapa kalangan DPRD Kampar terkesan cuek pada persoalan ini. Ia merasa heran mengapa tak ada satupun anggota dewan yang bersuara di publik mengkritisi persoalan pengelolaan serta penggunaan dana PI oleh PD Kampar Aneka Karya dan BKSE ini.
Dia juga mendengar, Pemda Kampar tidak melibatkan lembaga legislatif dalam membicarakan kebijakan penerimaan dana PI ratusan miliar tersebut.
"Saya dengar kalangan DPRD kurang atau tidak dilibatkan dalam kebijakan pengelolaan dana PI 162 miliar di Stanum ini. Benar atau tidak silahkan lah media kroscek langsung ke anggota dewan yang terhormat itu," tambah pria yang biasa dipanggil Ican lagi.-naz
