Bangkinang (TerKam) - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Ramlah SE.,M.Si memimpin entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Riau terkait pemeriksaan kinerja atas upaya peningkatan kualitas belanja daerah Selasa (15/10/2024).
Pemeriksaan ini mencakup kinerja Pemerintah Daerah dari tahun 2020 hingga triwulan III tahun 2024, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran serta dampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kampar dan instansi terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Sekda menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kampar menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI, karena hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam hal penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas strategi yang telah diambil pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas belanja, termasuk perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi atas program-program yang telah dijalankan. Pemeriksaan juga akan mencakup evaluasi kinerja aparatur pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memastikan bahwa belanja daerah digunakan dengan tepat dan berdampak positif pada pelayanan publik.
Ketua tim BPK-RI perwakilan Provinsi Riau Fismarini, S.E.,Ak.,M.Ak.,CA dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara, termasuk di tingkat daerah, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pemeriksaan kinerja ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Penjabat Sekda Kampar Ramlah berharap, hasil dari pemeriksaan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas belanja daerah ke depan. Selain itu, ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan internal.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta tim auditor dari BPK-RI. Setelah entry meeting ini, tim BPK-RI akan mulai melakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk mengevaluasi berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sejak tahun 2020 hingga triwulan III 2024.*
