 |
| Kantor DPRD Kampar (Dok) |
Kampar (Teras Kampar) – Empat fraksi di DPRD Kampar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar segera membayar tunda bayar kegiatan pembangunan tahun 2024 yang mencapai Rp63 miliar. Hingga kini, pembayaran kepada para kontraktor tersebut belum direalisasikan.
Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kampar dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPj Bupati Kampar tahun 2024, Rabu (9/4/2025).
Keempat fraksi yang menyuarakan hal ini yakni Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, dan PPP/PKS.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, M Panji Gusti Pengestu, menegaskan pentingnya Pemkab untuk bertanggung jawab. “Kami meminta kepada Pemkab Kampar agar segera mungkin menyelesaikan tunda bayar. Ini menyangkut kepercayaan publik dan hak para rekanan,” tegas Panji.
Hal senada disampaikan Fraksi Golkar. “Kami dari Fraksi Golkar meminta kepada Pemkab Kampar untuk segera membayar tunda bayar pada tahun 2024. Jangan sampai ini menjadi beban yang berlarut-larut,” ujar juru bicara fraksi tersebut.
Fraksi PKB juga menyuarakan hal yang sama. Jihad Aqsha, juru bicara fraksi, menyampaikan, “Permasalahan tunda bayar ini harus dituntaskan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Kampar sendiri, jumlahnya mencapai Rp63 miliar dan itu harus dibayar.”
Sementara itu, Fraksi PPP/PKS melalui juru bicaranya Hedri menegaskan bahwa penundaan pembayaran sangat berdampak kepada banyak pihak. “Permasalahan tunda bayar ini harus segera diselesaikan. Ini bukan hal sepele karena menyangkut kehidupan banyak orang,” ujarnya dalam sidang.***
